Belum Ajukan RKAB, Izin Puluhan Perusahaan Tambang Terancam Dicabut

Headline

Belum Ajukan RKAB, Izin Puluhan Perusahaan Tambang Terancam Dicabut

Energi Pertambangan

Selasa, 7 November 2023 | 09:44 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Puluhan perusahaan tambang di dalam negeri terancam mengalami pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Alasannya, hingga kini setidaknya puluhan perusahaan tambang belum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan ke pemerintah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan setidaknya sebanyak 37 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral belum menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ke pemerintah.

Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Letjen TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono mengatakan, terdapat sanksi administratif bagi perusahaan atau pemegang IUP yang tidak mengajukan RKAB.

Pertama, Bambang mengatakan bahwa terdapat waktu sanksi peringatan tertulis yang akan diberikan paling banyak tiga kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 hari kalender.

"IUP yang tidak menyampaikan RKAB diberikan peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali," ungkap Bambang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Kedua, lanjut Bambang, terdapat pula sanksi penghentian sementara bahkan pencabutan izin bagi IUP yang belum menjalankan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan.

"IUP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis belum melaksanakan kewajibannya, dikarenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara," tambahnya.

Adapun, Bambang menegaskan jika IUP juga belum melaksanakan kewajibannya selama paling lama 60 hari kalender maka akan terdapat sanksi administratif berupa pencabutan izin IUP.

"Sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan kepada pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi beruoa penghentian sementara," tandasnya.

Dirinya menjabarkan, per 1 November 2023, terdapat 752 pemegang IUP mineral. Dari jumlah tersebut, sebanyak 444 IUP telah disetujui RKAB/Perubahan RKAB 2023 sebelum tanggal 31 Agustus 2023.

Dia menyebut, saat ini sedang dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Kepmen ESDM No. 1806 Tahun 2018 terhadap 200 permohonan. Dia menjelaskan, awalnya ada 100 permohonan, namun terdapat penambahan data permohonan setelah dilakukan penyisiran email masuk dan ada beberapa tidak dilanjutkan evaluasi karena masa berlaku IUP habis atau tidak terdapat dalam data Minerba One Data Indonesia (MODI).

"Terdapat 37 Badan Usaha yang belum menyampaikan RKAB," ucapnya.

Sementara dari pemegang IUP batu bara, dia tidak menyebut jumlah perusahaan yang belum mengajukan RKAB. Dia memaparkan, sebanyak 948 pemegang IUP sudah mengajukan RKAB 2023.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 890 IUP telah disetujui RKAB-nya dan 51 ditolak. kbc10

Bagikan artikel ini: