Pekerja koperasi dan UMKM bakal dapat jaminan sosial ketenagakerjaan

Headline

Pekerja koperasi dan UMKM bakal dapat jaminan sosial ketenagakerjaan

Rubrik Spesial Go UKM

Kamis, 5 November 2020 | 10:52 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ada kabar gembira bagi para pekerja di sektor koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (UMKM). Hal ini menyusul dilakukannya kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Saya kira kerja sama ini kita harapkan memang bisa mempercepat mendorong transformasi koperasi dan UMKM dari yang informal menjadi formal, karena kita lihat kerja sama ini penting untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di UMKM dan di koperasi," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Rabu (4/11/2020).

Menurut Teten, saat ini terdapat 97% tenaga kerja yang terserap oleh UMKM dan koperasi. Namun, sebagian besar tenaga kerja masih memiliki hubungan informal.

Dia pun menyebut, berdasarkan data BPS, baru 8,1% koperasi yang mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut sebesar 9.982 koperasi, sementara pekerja yang terdaftar sebesar 292.600 atau setara 55% dari total keseluruhan anggota koperasi.

"Saya kira dengan kerja sama ini kita ingin semakin banyak persentase jumlah koperasi yang menjadi peserta [BPJS Ketenagakerjaan]," ujar Teten.

Menurutnya, pelaku UMKM yang jumlahnya besar, atau sekitar 64 juta pelaku usaha, perlu didorong untuk berkoperasi. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk mendorong kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan

"Ini yang saya kira menjadi penting, karena mungkin nanti anggota akan ikut bayar kan bisa mendapatkan layanan ini," ujarnya.

Menurutnya, harus ada pula upaya dan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dia juga mengatakan akan mencari pendekatan, salah satunya melibatkan kepala dinas di daerah untuk mendorong para koperasi dan UMKM dan untuk melindungi para pekerjanya lewat kepesertaannya di Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut Teten mengatakan, melalui UU Cipta Kerja dimungkinkan terjadinya transformasi dari informal ke formal lewat kemudahan pendaftaran usaha lewat hanya NIB, OSS, bahkan ada juga subsidi untuk kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini akan mempercepat proses transformasi dan modernisasi koperasi dan UMKM sehingga semua pekerja baik di formal maupun informal sudah bisa terlindungi,” katanya.

Teten juga berharap kerjasama tersebut bisa memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan koperasi. Terlebih, pihaknya mendapatkan penugasan khusus dari Presiden agar mendorong UMKM yang eksisting sebagai 99% pelaku usaha Indonesia di bawah UU Cipta Kerja bisa menyerap tenaga kerja yang lebih besar. kbc10

Bagikan artikel ini: