R-APBN 2023 tembus Rp3.000 triliun, desifist ditekan 2,85 persen

Rabu, 17 Agustus 2022 | 08:19 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah mengalokasikan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara (R-APBN) 2023 mencapai Rp 3.041.74 triliun. Target belanja negara ini lebih rendah, dibandingkan proyeksi belanja negara tahun ini yang mencapai Rp 3.169 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Pidato Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 beserta Nota Keuangan, Jakarta, Selasa (16/8/2022) menyampaikan bahwa belanja pemerintah pusat akan dialokasikan untuk sejumlah sektor. Antara lain, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Selain itu, belanja negara juga dialokasikan untuk anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan mampu memotong rantai kemiskinan.

Selanjutnya, belanja pemerintah pusat selanjutnya dialokasikan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun untuk peningkatkan produktivitas dan kualitas SDM.

"Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi," kata Jokowi.

Untuk pembangunan infrastruktur, Pemerintah menganggarkan Rp 392 triliun. Sedangkan anggaran transfer ke daerah yang dialokasikan pemerintah pada 2023 yakni sebesar Rp 811,7 triliun. Kebijakan transfer ke daerah ini akan difokuskan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Anggaran belanja negara dalam RAPBN 2023 ini lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja dalam APBN 2022, yakni Rp 2.708,2 triliun. Dalam APBN 2022, belanja pemerintah pusat dipatok senilai Rp 1.938,3,5 triliun dan transfer daerah sebesar Rp 770,4 triliun.

Sementara itu, anggaran infrastruktur ditargetkan Rp 392,0 triliun. Alokasi anggaran akan diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK.

Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran pada 2023 direncanakan sebesar 2,85% terhadap PDB atau Rp 598,2 triliun. "Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3% terhadap PDB," pungkasnyakbc11

Bagikan artikel ini: