JAKARTA, kabarbisnis.com: Asian Development Bank (ADB) dengan tegas mengatakan program makan siang gratis membawa konsekuensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin terbebani. Program yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 400 triliun.

"Beban anggaran pasti ada, tapi apakah itu akan jadi mendorong fiskal defisit sampai memburuk? saya rasa tidak terlalu ya," kata Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional ADB, Arief Ramayanti di Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Arief menjelaskan, Indonesia memiliki kemampuan fiskal yang relatif baik dan kuat. Penerimaan negara pun masih mampu ditingkatkan untuk membantu membiayai program pemerintah selanjutnya.

Pada 2023, rasio penerimaan negara terdapa PDB atau tax ratio terealisasi sebesar 10,21% dan target tahun ini berada pada kisaran 10,2%.  Artinya, kata Arief, Indonesia punya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan lebih tinggi rasio tersebut.

"Potensi untuk Indonesia menaikkan penerimaan negara masih cukup besar, sehingga program-program seperti ini kalau dikelola efektif dan efisien masih merupakan program yang bisa terbiayai. Tujuannya kan gizi cukup dan produktivitas tenaga kerja meningkat," jelasnya.

Bila belanja tidak sebanding dengan penerimaan, APBN pun terancam memiliki defisit yang lebih lebar. Tahun ini saja, kala pemerintah mengeluarkan belanja lebih banyak untuk perlindungan sosial, defisit APBN diperluas dari maksimal 2,29% menjadi 2,8%. Sementara sesuai Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ekonom PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjojo mengungkapkan, untuk membiayai kebutuhan kesehatan dan sosial, pemerintah perlu melebarkan defisit menjadi 5%.  "Dalam beberapa tahun pertama, jangan ragu untuk tancap gas. Habiskan [sesuai target defisit]. Artinya dalam 5 tahun, untuk 1 atau 2 tahun pertama jalankan saja," tuturnya.

Sementara untuk tiga tahun berikutnya, pemerintah perlu mengencangkan kebijakan terkait defisit. Menjadi masalah apabila defisit tidak terkendali karena menyebabkan dampak terhadap rasio utang. Dalam forum ekonomi di Qatar baru-baru ini, Prabowo justru menyampaikan tidak berencana untuk mengubah kebijakan batas defisit maksimal 3%.

"Saya pikir kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Jadi sekarang saya pikir ini saatnya untuk lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik," katanya, dikutip dari Bloomberg. kbc11