Jokowi: Anggaran Perlindungan Sosial 2015-2023 Capai Rp3.212 Triliun

Headline

Jokowi: Anggaran Perlindungan Sosial 2015-2023 Capai Rp3.212 Triliun

Makro Nasional

Rabu, 16 Agustus 2023 | 16:21 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan nggaran perlindungan sosial selama pada periode 2015-2023 mencapai Rp 3.212 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD RI 2023.

"Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total kalau dijumlah dari 2015-2023 sebesar Rp 3.212 triliun," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Anggaran itu dialokasikan untuk keperluan perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Nasional (PKH), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

"Serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja," ujar dia pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Di saat yang sama sumber daya manusia atau SDM yang dipersiapkan harus mendapat lapangan kerja untuk bisa menghasilkan produktivitas nasional. Sehingga, kata Jokowi, Indonesia juga harus mengembangan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.

Kepala Negara juga mengklaim pemerintah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% pada 2022 dari angka sebelumnya 37% pada 2021. Selanjutnya, Jokowi mengklaim pemerintah telah menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 72,9% pada 2022. "Menaikkan indeks pemberdayaan gender menjadi 76,5% di tahun 2022," terang Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden Â meminta agar proses hilirisasi tidak hanya berhenti pada komoditas mineral saja. Jokowi mengharapkan hilirisasi juga dilakukan pada komoditas non mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal.

"Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil," kata Jokowi.

Jokowi memahami proses hilirisasi ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pahit bagi pendapatan negara jangka pendek. Namun, kata Jokowi, jika ekosistem besarnya sudah terbentuk dan pengolahannya sudah beroperasi akan menjadi keuntungan bagi Indonesia."Saya pastikan Ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia," katanya.

Kepala Negara itu mencontohkan, ketika pemerintah menyetop ekspor nikel ore di 2020. Investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat, bahkan kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. "Ini baru 1 komoditas. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel tembaga bauksit CPO dan rumput laut manfaatnya akan lebih besar," katanya.

Berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun, jika hilirisasi digalakan pendapatan per kapita RI akan capai Rp 153 juta (10.900 dolar AS). Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita RI akan capai Rp 217 juta (15.800 dolar AS). Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp 331 juta (25.000 dolar AS). "Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp 71 juta. Artinya dalam 10 tahun lompatannya bisa 2 kali lipat lebih, dimana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: