Dampak Perubahan Ikilm Berpotensi Rugikan Ekonomi RI Hingga Rp554 Triliun

Senin, 21 Agustus 2023 | 17:31 WIB ET
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa

JAKARTA, kabarbisnis.com: Perubahan iklim global yang tengah terjadi dinilai berpotensi merugikan perekonomian Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengungkapkan, pada periode 2020-2024, potensi kerugian ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai Rp 554 triliun akibat perubahan iklim.

Potensi kerugian ini berasal dari penggenangan pesisir laut senilai Rp 408 triliun,  penurunan produksi beras dan pertanian Rp 78 triliun,kemudian air senilai Rp 28 triliun  bingga berdampak pada isu kesehatan Rp 31 triliun.

"Saya menyaksikan sendiri bagaimana mangrove hilang. Saya datang ke Pulau Gili-Gili di Nusa Tenggara Barat yang terjadi abrasi dan 4 meter setiap tahun mereka kehilangan tanah di depan rumahnya," ungkap Suharso dalam Dialog Antisipasi Perubahan Iklim secara virtual, Senin (21/8/2023).

Menurutnya, masalah yang terjadi di pesisir laut paling banyak menelan kerugian. Soeharso menegaskan, rata-rata kenaikan muka air laut Indonesia saat ini berkisar 0,8-1,2 centimeter per tahun. Jika dibiarkan sebanyak 199 kabupaten kota dan 23 juta masyarakat pesisir akan terendam banjir rob pada tahun 2050 mendatang. Selain itu, sekitar 118 hektare wilayah akan terendam banjir dengan potensi kerugian hingga Rp 1.576 triliun.

Bappenas juga mencatat, sepanjang tahun 2022 sedikitnya ada 3.544 kejadian bencana alam akibat perubahan iklim. Dari jumlah itu, sekitar 98-99% merupakan kejadian bencana hidrometeorologi. Adapun jumlah kematian akibat bencana hidrometeorologi dalam 10 tahun terakhir mencapai 1.183 orang.

Soeharso mengatakan, Bappenas saat ini tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Di mana, dalam RPJN tersebut ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi salah satu tujuan prioritas nasional Indonesia ke depan.

Untuk itu, diperlukan berbagai upaya berkelanjutan khususnya di sektor pangan, energi, dan sektor kesehatan agar Indonesia memiliki ketahanan terhadap dua isu utama yang menjadi kekhawatiran dunia tersebut. "Arah kebijakan ini juga akan menjadi pedoman untuk pembangunan infrastruktur kewilayahan," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: