JAKARTA, kabarbisnis.com: Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan didukung oleh ViriyaENB, berhasil merampungkan studi Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan untuk mendukung akselerasi elektrifikasi bus perkotaan

Kolaborasi ini merupakan dukungan nyata dari ITDP Indonesia kepada Kementerian Perhubungan RI dalam mencapai target 90% elektrifikasi transportasi publik pada tahun 2030 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 (Perpres 22/2017), sebagai upaya mewujudkan transportasi publik rendah karbon di Indonesia.

Dokumen studi diserahkan oleh Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP kepada Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan RI, disaksikan oleh Heather Thompson, CEO ITDP dan Suzanty Sitorus, Direktur Eksekutif ViriyaENB dalam helatan Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide, Selasa (21/5/2024), di Hotel Le Meridien Jakarta.

Budi Karya Sumadi mengungkapkan, adopsi transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara merupakan prioritas utama Kementerian Perhubungan. "Melalui kerjasama antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, kami berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dan mendorong percepatan dalam elektrifikasi transportasi publik perkotaan," jelas Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus menegaskan pentingnya percepatan elektrifikasi transportasi publik perkotaan. "Elektrifikasi transportasi, termasuk kendaraan umum, sangat strategis untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor terkait energi di Indonesia. Ketersediaan kendaraan umum yang rendah karbon, nyaman, aman dan terintegrasi, sangat penting bagi kota-kota di Indonesia karena juga akan meningkatkan kualitas udara dan produktivitas ekonomi," ujar Suzanty.

Studi “Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah yang masih rendah dalam penyelenggaraan transportasi publik yang baik, dan tingginya biaya investasi adopsi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menjadi sejumlah hambatan utama elektrifikasi transportasi publik perkotaan.

Studi ini juga mencakup penilaian tentang kesiapan elektrifikasi transportasi publik, kesiapan adopsi KBLBB, serta faktor mendesak lain, seperti polusi udara dan kemacetan, di 98 wilayah perkotaan di Indonesia. Berdasarkan kriteria tersebut, studi ITDP merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik, yaitu: Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor dan Padang.

Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang menjelaskan, implementasi 6.600 bus listrik di 11 kota prioritas diproyeksikan berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 25% sampai dengan 2030, setara dengan 1 juta ton CO2eq.

"Studi yang dihasilkan pada kemitraan ini dapat menjadi landasan strategis dalam mencapai target implementasi bus listrik nasional pada tahun 2030, terutama dalam membangun rencana aksi, kebijakan, dan program insentif untuk meningkatkan adopsi bus listrik," jelas Gonggom.

Selain itu, melalui studi yang sama, implementasi 6.600 bus listrik di 11 kota prioritas tersebut membutuhkan biaya investasi lebih dari Rp 40 Triliun hingga 2030. Karena tingginya kebutuhan biaya investasi, ITDP Indonesia mendorong pemerintah untuk menyediakan insentif potongan harga pembelian bus listrik yang dapat memicu peningkatan adopsi bus listrik, utamanya di tahap awal implementasi.

"Kami mengapresiasi dukungan yang diberikan dan berharap hasil studi ini dapat mempercepat elektrifikasi transportasi publik perkotaan berbasis jalan di Indonesia untuk mengurangi jejak karbon dari sektor transportasi dan meningkatkan kualitas udara bagi masyarakat," tutup Gonggom.kbc4