Relaksasi Regulasi Impor Dikhawatirkan Picu Deindustrialisasi

Headline

Relaksasi Regulasi Impor Dikhawatirkan Picu Deindustrialisasi

Aneka Bisnis Lain Lain

Rabu, 22 Mei 2024 | 16:08 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pelaku industri nasional menyesalkan keputusan pemerintah melakukan relaksasi regulasi impor dengan ditandai pelepasan 26 ribu kontainer yang mayoritas dokumen impornya bermasalah di Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Langkah pemerintah tersebut justru dikhawatirkan dapat memicu deindustrialisasi.

Sebagai informasi, Kemendag mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Dengan aturan tersebut importir tidak lagi mengurus pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yang bertujuan melindungi industri dalam negeri.

Perizinan impor akan dikeluarkan tanpa mempertimbangkan keberlangsungan industri dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mempertanyakan langkah Kemendag bersama Kemenkeu ini karena menurutnya aturan pembatasan impor yang dicabut tersebut melindungi industri dalam negeri.

Redma juga mengatakan, memang banyak importir, terutama importir nakal, barang jadi yang kesulitan memasukkan barang ke Indonesia karena pada Permendag No 36/2023 mensyaratkan pertek dari Kemenperin.

"Permendag 36 yang dicabut itu melakukan pengendalian impor, namun terjadi protes dari para importir sehingga membuat stagnasi penumpukan kontainer di pelabuhan. Tapi sosialisasi sudah dijalankan sejak Desember 2023, jadi penumpukan kontainer yang terjadi karena ulah importir nakal yang tidak mau urus perizinan impor sehingga barang numpuk di pelabuhan," jelas Redma, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Redma menyayangkan langkah melepas 26.000 lebih kontainer tersebut justru sama saja Kemendag dan Kemenkeu mengikuti maunya para importir nakal. "Ini revisi menjadikan pengendalian impor tidak akan efektif karena semuanya sudah direlaksasi. Kemarin barang bawaan dan barang kiriman di-drop, sekarang perteknya di-drop artinya pengajuan izin impor sudah pasti didapatkan tanpa mempertimbangkan industri dalam negerinya. Ini cerminan inkonsistensi pemerintah. Pada Oktober 2023 Pak Jokowi perintah pengendalian impor yang berlaku Maret 2024, baru 2 bulan Menkeu Sri Mulyani minta relaksasi," tutur Redma.

Ketiadaan alat pemerintah agar bisa efektif menekan barang impor yang sektor industrinya sudah berkembang baik di dalam negeri disinyalir Redma akan sangat merugikan sektor industri dalam negeri.

"Kalau pertek di-drop artinya pemerintah tidak punya alat untuk mengendalikan impor, jadi ini aturan bungkusnya tata niaga impor, isinya kosong. Industri akan kembali berkontraksi karena pasar dalam negerinya dibanjiri barang-barang impor. Kita sedang bersiap menuju deindustrialisasi," sesal Redma.

Redma mengingatkan Indonesia seperti diarahkan oleh Presiden Jokowi sedang fokus hilirisasi dan penguatan hulu, artinya visi integrasi industri agar industri tumbuh kuat. Sayangnya menurut Redma visi pengembangan dan integrasi industri dari Kemenperin tidak didukung kementerian lain terutama dalam kasus ini Kemendag dan Kemenkeu.

"Itu 26.000 kontainer yang tertahan saya yakin 85% barang importir pedagang relasinya oknum Bea Cukai, hanya 15% yang benar-benar untuk kepentingan industri manufaktur," ungkap Redma.

Redma juga menekankan dalam skala lebih luas masyarakat umum terutama para pekerja akan terimbas relaksasi impor yang diinisiasi Kemendag dan Kemenkeu. "Ya sudah, pemerintah tidak usah berharap investasi dari tekstil, dan jangan harap lagi kita akan menyerap karyawan yang kemarin dirumahkan," tutup Redma.

Direktur Eksekutif Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) atau Asosiasi Industri Baja Indonesia Widodo Setiadharmaji dalam keterangan persnya juga senada dengan Redma yang mengatakan kebutuhan impor anggota asosiasinya minim kendala dalam mengimpor bahan baku maupun barang penolong.

"Impor dalam bentuk bahan baku sebagai material utama proses produksi secara umum tidak mengalami kendala cukup berarti sehingga kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik. Kebijakan pemerintah dalam pengendalian impor sangat diperlukan dalam menghadapi kondisi baja global yang mengalami kelebihan kapasitas, proteksionisme dan praktik perdagangan tidak adil," kata Widodo.

Widodo menjelaskan selama ini pengaturan impor memberikan dampak positif bagi sektor industri baja yang tumbuh baik. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS pada Kuartal I/2024, ekspor produk baja meningkat pesat hingga 38,3% yaitu dari 3,81 juta ton di Q1 2023, menjadi menjadi 5,27 juta ton di Q1 2024. Sementara dari sisi impor turun 10,2% dari 3,91 juta ton di Q1 2023, menjadi menjadi 3,51 juta ton di Q1 2024. kbc11

Bagikan artikel ini: