Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengakui kesulitan merealisasikan cita cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka stunting ke 14% pada 2024 ini.

Menurut Suharso, angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2022 saja masih di angka 21,5%. Nilai tersebut turun 0,1% dibanding dengan 2022 yang sebesar 21,6%.

"Demikian juga stunting yang kita harapkan di tahun 2024 yang dicanangkan bapak presiden sekitar 14% belum juga kita capai," kata Suharso dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Bahkan, menurut Suharso, dari tahun 2023 ke 2024 sedikit sekali penurunannya. Padahal, dia bilang, pemerintah sendiri telah menggelontorkan anggaran untuk program penurunan stunting di Tanah Air pada 2024 sudah cukup besar.

Mengutip Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan , pada 203 angka prevalensi stunting berada di level 21,5% atau hanya turun 0,1 % dari 2022 yang sebesar 21,6%.

Adapun, pada pemerintahan baru Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau pada 2025 mendatang menurunkan target stunting menjadi 18,80%.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi mengatakan, pemerintah Indonesia terus bergerak maju dalam memerangi stunting, dengan fokus pada kolaborasi dan optimalisasi sumber daya. Tim percepatan ini berfungsi untuk mengoordinasikan berbagai upaya penurunan stunting secara lebih efektif dan kolaboratif.

Tim ini dipimpin langsung Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Pengarah, dengan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. "Kolaborasi pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media, juga menjadi kunci untuk mencapai target penurunan stunting yang ambisius," tegasnya.

Salah satu aspek penting dalam upaya penurunan stunting adalah alokasi dan optimalisasi anggaran.Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp 30 triliun dari APBN, termasuk Rp 23 triliun untuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Di samping itu, dana desa juga dialokasikan sebesar 10% dari total Rp 70 triliun untuk program-program penurunan stunting.

Namun begitu, Suprayoga mencatat meskipun anggaran telah dialokasikan, implementasi di daerah tidak selalu efektif. Hal ini dikarenakan beberapa daerah tidak memanfaatkan dana ini dengan baik, sehingga pengawasan dan pendampingan terus dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. kbc11

Berita Terkait

Umum

Cegah Stunting, FKG UI Tingkatkan Kapasitas Nakes di Pandeglang

10 November 2023, 21:43

Umum

Dukung Program Nol Stunting di Akhir 2024, Ini yang Dilakukan Pemkab Gresik

3 Agustus 2023, 20:44

Nasional

Angka Stunting di RI Masih Tinggi, BSN Dorong Penguatan Standar Pangan

19 Juni 2023, 12:07

Umum

Hero dan Pita Kuning donasi materil pada anak pengidap kanker

21 Februari 2023, 10:29

Umum

Turunkan stunting, Dexa Group dan BKKBN edukasi 1000 bidan di Jatim

12 Februari 2023, 10:57

Umum

Komitmen cegah stunting, Japfa edukasi pentingnya konsumsi protein hewani

3 Agustus 2022, 21:01

Umum

Bantu tekan angka stunting, Depok Logistik Properti dukung D’Sunting Menara

9 Mei 2022, 18:51

Umum

Jadikan keberhasilan program KB jadi contoh pengurangan angka stunting

13 Februari 2020, 09:19