JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui penambahan jumlah masyarakat kelas menengah nasional menghadapi tantangan besar. Padahal pertumbuhan kelas menengah di Indonesia bisa memberikan jaminan inklusivitas pertumbuhan ekonomi.

Meski sejauh ini, perkembangan jumlah kelas menengah RI sudah mengalami pertumbuhan yang cukup positif. Dalam 15 tahun terakhir, Bank Dunia mencatat, Indonesia telah mengalami pertumbuhan kelas menengah dari sekitar 7% menjadi 20% dari total penduduk.

"Perluasan kelas menengah ini tantangannya cukup besar.Peningkatan kualitas dan kuantitas kelas menengah tentu membantu percepatan pertumbuhan ekonomi serta memperluas pemerataan kesejahteraan," kata Airlangga dalam Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang disiarkan channel Youtube, Jakarta, Kamis (20/10/2024).

Di sisi lain, sambungnya, Indonesia telah juga membuat kemajuan luar biasa dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Susenas Maret 2023 menunjukkan, tingkat kemiskinan nasional ada di level 9,36%, sedangkan kemiskinan ekstrem ada di kisaran 1,12%.

Airlangga pun menyebut, penambahan kelas menengah dapat dijalankan dengan integrasi program-program pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan Regsosek. Regsosek merupakan langkah penting untuk menciptakan basis data komprehensif terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Regsosek juga dapat memperoleh gambaran jelas tentang tingkat kesejahteraan, kondisi rumah tangga dan berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya. Data ini Airlangga nilai krusial untuk merencanakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Data ini juga dapat menjadi tools untuk mempercepat penghapusan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah, serta menciptakan masyarakat menuju kelas menengah dengan penghasilan relatif lebih tinggi," kata Airlangga.

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa dilakukan dengan mengidentifikasi program di Kementerian/Lembaga berdasarkan kriteria. Yaitu akses terhadap pendapatan/pekerjaan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas UMKM, dan akses pembiayaan UMKM.

Lalu, memastikan data yang digunakan tepat sasaran berdasarkan sumber yang sama atau dipadankan dengan Regsosek. Selanjutnya, menciptakan tata kelola data yang baik, dengan memenuhi prinsip keamanan, privasi, serta memudahkan akses dan pemanfaatan oleh pihak-pihak lain.

Kemudian, memastikan adanya mekanisme pemutakhiran data secara berkala dari Regsosek sendiri. Dengan cara, memonitor perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta menyesuaikan terhadap program pemberdayaan ekonomi sesuai kebutuhan.

"Pemberdayaan ekonomi menciptakan kelas menengah yang tidak dapat dilakukan secara terpisah. Kita perlu koordinasi dan memerlukan konvergensi yang dalam, terutama dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi," sebutnya.

Dirinya pun mengajak semua pihak bekerja sama mendorong peningkatan kelas menengah. Airlangga optimistis, kelas menengah yang kuat dapat menjadi fondasi bagi Indonesia untuk mencapai target jadi negara lebih maju. "Tentunya, kita berharap, (kenaikan jumlah kelas menengah Indonesia) bisa menjadi jalan menuju Indonesia Emas di 2045," urainya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menguraikan, Pendapatan Nasional Bruto atau (PNB) per kapita masih didominasi dengan pendapatan minimal.Masih ada sebanyak 40 juta pekerja masih termasuk dalam kelompok 40% ekonomi terbawah, dengan hanya punya upah sekitar di bawah Rp 5 juta/bulan.

Suharso mengidentifikasi kelompok masyarakat ini merupakan kalangan yang sangat rentan. "Jumlahnya banyak, bisa-bisa Rp 5 juta dibagi habis kepada 5 orang, jadi sekitar sejuta per bulan. Kelompok ini yang sebenarnya jadi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan menjadi sasaran dari belanja sosial dan subsidi kita," cetus Suharso.

Disisi lain, ada sekitar 10 juta orang di Indonesia termasuk dalam kelompok 10% ekonomi teratas. Kalangan tertinggi dari kelompok ini punya pendapatan kerja hingga Rp 68 juta/bulan dan dengan jumlah anggota yang lebih sedikit. "(Kalangan ini) pendapatan di atas Rp 23 juta/kapita… Jadi lebih kaya, jumlah anggota household-nya dan bisa di bawah 3 orang (per keluarga)," jelasnya.

Data internal Bappenas juga menunjukkan, sekitar 50% penduduk termasuk dalam kelompok menengah. Dengan kalangan tertinggi di kelompok ini punya pendapatan kerja hingga Rp 14 juta dan pendapatan per kapita sekitar Rp 5 juta.

Dengan catatan ini, Kementerian PPN/Bappenas menggarisbawahi, distribusi pendapatan antar masyarakat di RI masih terlihat timpang. Nilai Gini Ratio berdasarkan pendapatan diperkirakan di atas 0,5 poin.

Karena itu, Suharso menekankan, pemerintah menyediakan Regsosek sebagai langkah untuk mengidentifikasi masyarakat di kelompok rentan lewat data secara by name, by address. "Sehingga seluruh intervensi kebijakan pemerintah kepada masyarakat menjadi tepat. Karena ada banyak exclusion dan inclusion error (pemberian bantuan) yang terjadi," pungkasnya. kbc11