Aturan Cuti Melahirkan 6 Bulan, Apindo: Menambah Beban Dunia Usaha

Headline

Aturan Cuti Melahirkan 6 Bulan, Apindo: Menambah Beban Dunia Usaha

Makro Nasional

Kamis, 6 Juni 2024 | 08:20 WIB ET

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani

JAKARTA, kabarbisnis.com: DPR RI baru saja mengesahkan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) dalam rapat paripurna pada Selasa (4/6/2024) lalu. Aturan itu memberikan hak kepada ibu yang melahirkan mendapat cuti hingga 6 bulan, dengan syarat tertentu.

Terkait regulasi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengaku mendukung upaya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak melalui pengesahan UU KIA tersebut. Menurutnya, hal ini sejalan dengan program Apindo dalam menurunkan prevalensi stunting.

Meski begitu, dia tidak bisa memungkiri jika para pengusaha merasa khawatir perihal ketentuan terkait pemberian cuti hingga 6 bulan untuk ibu melahirkan ini. Sebab menurutnya ketentuan cuti ini berpotensi merugikan para pengusaha.

"Ketentuan baru tersebut berpotensi menambah beban baru dunia usaha, baik secara finansial dan non-finansial," kata Shinta seperti dikutip, Kamis (6/6/2024).

Shinta menjelaskan potensi beban yang dimaksud mulai dari implikasi rekrutmen hingga pelatihan pegawai pengganti sementara. Belum lagi perusahaan juga diwajibkan untuk membayarkan gaji karyawan yang cuti hamil secara penuh untuk empat bulan pertama dan 75% gaji untuk cuti bulan ke-5 dan 6.

Kondisi ini dinilai akan memberatkan para pengusaha, khususnya yang masih dalam skala kecil. Sehingga mereka mau tak mau harus mengalokasikan atau menyisikan sebagian pendanaannya untuk membayar biaya masa cuti karyawan tersebut.

"Mau tidak mau manajemen juga harus mengatur substitusi pekerja, peralihan hingga delegasi tugas. Untuk usaha skala kecil yang mau tak mau harus mengalokasikan biaya masa cuti," jelasnya.

Untuk itu Shinta melihat perlu ada dialog sosial yang efektif antara pekerja dan pengusaha disertai pemutakhiran kebijakan mengenai cuti hamil/ melahirkan yang sudah disepakati di dalam PP/ PKB di perusahaan masing-masing.

"Dunia usaha berharap agar penerapan disertai efektivitas peranan strategis pemerintah yang seimbang. Yakni dengan tetap memberikan perlindungan memadai bagi pekerja perempuan yang melahirkan tanpa mengorbankan produktivitas dan daya saing dunia usaha," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: